Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Pariwisata Terpukul PPKM, PHRI Menuntut Solusi Dari Pemda Purwakarta


Purwakarta Online - Sektor pariwisata Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terancam hancur akibat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Purwakarta menuntut solusi dari pemerintah daerahnya.

Mereka meminta Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengeluarkan kebijakan yang akan menyelamatkan sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran.

"Di sini kami merasa tak diperhatikan Bupati Purwakarta," kata Bendahara PHRI Kabupaten Purwakarta Ismail, Rabu, 4 Agustus 2021.

Pemilik hotel dan restoran berharap pemerintah memberikan kebijakan fiskal seperti relaksasi atau penghentian sementara pembayaran beban pajak. Begitu pula dengan penghentian sementara pembebanan pajak penerangan jalan umum PLN.

"Kemudian, kebijakan moneter. Di antaranya merestrukturisasi kredit perbankan dan penghapusan cut off bunga pinjaman sampai dengan pulihnya ekonomi," ujar Ismail. Kebijakan moneter juga bisa berupa relaksasi atau subsidi pemakaian listrik.

Di antaranya, dengan menghilangkan abodemen serta mengubah status premium menjadi pelanggan biasa PLN. Bisa juga dengan memberikan diskon tarif listrik selama PPKM.

Para pemilik hotel dan restoran di Purwakarta sebenarnya telah mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 sejak awal. Salah satunya, mendukung kebijakan PPKM Darurat yang ternyata dilanjutkan dengan PPKM level 4 hingga sekarang.

Menurut Ismail, pemerintah daerahnya seakan tidak menyadari bahwa pariwisata sebagai sektor utama penggerak perekonomian masyarakat. Namun, perhatian pemerintah justru lebih tertuju pada sektor industri.

"Apakah Purwakarta dianggap bukan daerah tujuan wisata sehingga sektor ini dipandang sebelah mata?" tanya Ismail. Apabila tak kunjung mendapatkan solusi, para pengusaha sektor pariwisata pun bisa melakukan aksi pengibaran bendera putih seperti di daerah lain.

Lebih lanjut, Ismail menjelaskan kondisi industri hotel dan restoran yang semakin terpuruk akibat pandemi Covid-19. Hal itu diperparah oleh penyekatan jalan yang menutupi akses ke hotel maupun restoran.

"Banyak terjadi pembatalan pesanan, baik kamar maupun kegiatan yang sudah terencana. Termasuk juga pengembalian down payment (DP) ke konsumen. Ini juga seiring dengan tidak diperbolehkannya layanan Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition (MICE)," tutur Ismail.

Tak heran jika tingkat hunian hotel pada Juli 2021 lalu hanya mencapai lima persen saja. Sedangkan, banyak restoran yang tutup sementara maupun permanen akibat penutupan jalan. Ujungnya, banyak karyawan yang dirumahkan, bahkan hingga Pemutusan Hubungan Kerja.

Pikiran Rakyat telah mencoba menghubungi Sekretaris Daerah Purwakarta Iyus Permana, dan pejabat Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, yang belum mau berkomentar. Hingga berita ini ditulis, pihak terkait tidak juga memberikan jawaban kepada wartawan.

Sumber: Pikiran Rakyat