Tolak pernyataan Benny Wenda, Tokoh Adat malah tegaskan Papua bagian dari NKRI!
 |
| Benny Wenda |
Penegasan Yanto Eluay yang juga Tokoh Adat yang menggantikan Almarhum Theys H Eluay ini disampaikan untuk menanggapi pernyataan Beny Wenda yang mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin atau Presiden West Papua pada 1 Desember 2020.
“Sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Benny Wenda kami menolak dan menilai itu suatu hal dalam mencari panggung karena dia mulai dianggap gagal. Jadi hal itu semacam pola yang dilakukan untuk mendapatkan perhatian mencari simpatisan Papua merdeka,” ujar Yanto saat dikonfirmasi, Jumat (4/12/2020).
Selaku Ketua Presidium Putra-Putra Pejuang Pepera 1969, Yanto Eluay menganggap bahwa Papua telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia sehingga keputusan Pepera dianggapnya adalah sesuatu yang final yang sudah tidak bisa diutak-atik oleh siapapun termasuk seorang Benny Wenda sekalipun.
“Saya selaku Ketua Umum P5 mau menegaskan bahwa sikap kami tetap berpegang pada putusan Pepera. Kami akan menjaga dan mengawal keputusan Pepera 1969 karena Papua sudah sah menjadi bagian dari NKRI,” tegas Yanto.
Oleh karena itu, selaku Ketua P5 Yanto dengan tegas menolak pernyataan Ketua United Liberation Movement West Papua (ULMWP) Benny Wenda yang menyatakan diri sebagai Presiden Papua Barat.
“Sekali lagi saya pertegas bahwa Papua sudah Final berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa hasil Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat yang diikuti Rakyat Perwakilan Papua Barat sebanyak seribu orang sudah final, saat itu tokoh-tokoh yang terlibat dalam dewan musyawarah sudah mewakili seluruh masyarakat Irian Barat/Papua barat,” tuturnya.
Apapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok berseberangan dengan NKRI, kata Yanto, P5 siap mengawal keputusan yang sudah dilakukan oleh para orang tua pada saat itu.
Intinya di sini, apa yang dilakukan Benny Wenda hanya untuk mencari perhatian publik.
“Sebab perjuangan Beny Wenda sudah redup atau tidak mendapatkan simpati. Menurut saya, media saja yang membesar-besarkan gerakan itu,” ungkapnya.
“Tetapi kalau orang Papua tidak tahu apa yang dilakukan oleh Benny Wenda apalagi sampai mengaku diri sebagai presiden. Oleh karena itu, saya minta jangan berbicara Papua ini dari luar, hari ini kamu bilang orang Papua sudah memiliki pemerintahan? Jangan memproklamirkan sesuatu yang tidak mendasar.”
Pada kesempatan itu, Yanto Eluay mengajak masyarakat Papua terlebih Kabupaten Jayapura untuk tidak terprovokasi atas pernyataan dari pihak yang ingin memecah belah Papua.
Sementara itu, dilansir dari Suara.com, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengomentari soal klaim Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang menunjuk Benny Wenda menjadi presiden sementar Republik Papua Barat.
Menurutnya, Benny tidak memiliki kewenangan untuk mendeklarasikan kemerdekaan dan pengangkatan menjadi Presiden sementara West Papua.
Pengangkatan Benny sebagai presiden menjadi simbol merdekanya Papua Barat dari Indonesia. Karena sudah menunjuk Benny sebagai presiden, ULMWP pun membentuk pemerintah sementara.
"Ya, tentunya saudara Wenda ini tidak punya kewenangan untuk bisa deklarasikan kemerdekaan sebuah (wilayah) yang dia katakan sebagai negara di dalam negara yang berdaulat seperti Indonesia," kata Agus di kantornya, Kamis (3/12/2020).
Agus melihat apa yang mereka lakukan itu bisa menjurus kepada pelanggaran. Menurutnya, hukum di Indonesia bisa menindak Benny apabila memang menemukan pelanggaran.
"Sistem hukum di Indonesia kalau ada pelanggaran dia akan dapat tindakan dari aparat penegak hukum," tuturnya.
Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.
ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.
Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.
Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.
Sebagai presiden sementara, Benny Wenda yang kekinian menjadi eksil di Inggris, menurut ULMWP akan menjadi representasi Republik West Papua dalam acara-acara internasional.
Selain itu, demikian dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.
Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal.
"Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West papua adalah ilegal," tegasnya. (*)
Menurutnya, Benny tidak memiliki kewenangan untuk mendeklarasikan kemerdekaan dan pengangkatan menjadi Presiden sementara West Papua.
Pengangkatan Benny sebagai presiden menjadi simbol merdekanya Papua Barat dari Indonesia. Karena sudah menunjuk Benny sebagai presiden, ULMWP pun membentuk pemerintah sementara.
"Ya, tentunya saudara Wenda ini tidak punya kewenangan untuk bisa deklarasikan kemerdekaan sebuah (wilayah) yang dia katakan sebagai negara di dalam negara yang berdaulat seperti Indonesia," kata Agus di kantornya, Kamis (3/12/2020).
Agus melihat apa yang mereka lakukan itu bisa menjurus kepada pelanggaran. Menurutnya, hukum di Indonesia bisa menindak Benny apabila memang menemukan pelanggaran.
"Sistem hukum di Indonesia kalau ada pelanggaran dia akan dapat tindakan dari aparat penegak hukum," tuturnya.
Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.
ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.
Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.
Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.
Sebagai presiden sementara, Benny Wenda yang kekinian menjadi eksil di Inggris, menurut ULMWP akan menjadi representasi Republik West Papua dalam acara-acara internasional.
Selain itu, demikian dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.
Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal.
"Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West papua adalah ilegal," tegasnya. (*)
Sumber:
https://m.jpnn.com/amp/news/pernyataan-tokoh-adat-papua-ini-menohok-benny-wenda
Suara.com
