Prabowo Sebut Ini Marhaen: Saatnya Indonesia Berani Menentukan Harga Kekayaan Sendiri
 |
| Presiden Prabowo Subianto |
“Ini bukan Prabowonomics, ini Marhaen ini.”
Kalimat itu disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan DPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026.
Bagi saya, kata Marhaen di sini bukan sekadar istilah politik.
Ada pesan ekonomi yang cukup jelas.
Indonesia punya sumber daya. Indonesia punya petani. Indonesia punya pekerja. Indonesia juga punya komoditas yang dibutuhkan dunia.
Tetapi pertanyaannya sederhana.
Siapa yang menentukan harganya?
Itulah yang sedang disoroti Prabowo.
Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Prabowo menilai posisi Indonesia sebagai produsen besar belum otomatis membuat Indonesia menjadi pihak yang menentukan harga.
“Selama puluhan tahun Indonesia menjadi produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia, justru harganya ditentukan di luar negeri di negara lain,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut tidak masuk akal.
Ia kemudian memberikan contoh sederhana.
Emak-emak membatik dengan susah payah.
Tetapi harga batiknya justru ditentukan oleh pihak lain.
Begitu juga dengan komoditas seperti nikel, timah, emas, kopi dan berbagai hasil bumi Indonesia.
Prabowo ingin keadaan seperti itu diubah.
“Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, gak usah beli! Lebih baik, komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semua itu biar ditadah untuk anak-cucu kita! Kopi kita biar kita minum sendiri,” kata Prabowo.
Marhaen dan ekonomi rakyat
Di sinilah istilah Marhaen menjadi menarik.Marhaenisme memiliki akar pemikiran dari Bung Karno. Gagasannya berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat kecil yang bekerja dan menghasilkan sesuatu, tetapi sering tidak memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah ekonomi.
Karena itu, ketika Prabowo menyebut kebijakannya sebagai Marhaen, konteksnya berkaitan dengan upaya memperkuat posisi rakyat dan Indonesia sebagai pemilik sumber daya.
Prabowo bahkan secara khusus mengapresiasi kerja sama pemerintah dengan DPR.
Ia juga menyebut PDIP dalam pidatonya.
“Saya terima kasih. Kerja sama yang sangat sinergis, antara Pemerintah dan DPR. Saya terima kasih khusus sekali lagi, untuk PDIP. Ini bukan Prabowonomics, ini Marhaen ini,” ujar Prabowo.
Tentu, istilah tersebut tetap perlu dibaca dalam konteks pidato politik dan kebijakan pemerintah.
Bukan berarti semua persoalan ekonomi otomatis selesai hanya karena menggunakan istilah Marhaen.
Justru tantangannya ada pada pelaksanaan.
Indonesia ingin punya harga referensi sendiri
Salah satu langkah yang disampaikan Prabowo adalah rencana membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.Pemerintah menargetkan bursa tersebut mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Bursa itu diarahkan untuk membangun harga referensi Indonesia bagi komoditas strategis.
Tujuannya jelas.
Indonesia tidak ingin hanya menjadi tempat mengambil barang.
Indonesia juga ingin mempunyai posisi dalam pembentukan harga.
Prabowo meminta dukungan DPR agar rencana tersebut bisa berjalan.
Menurut pemerintah, bursa tersebut nantinya diharapkan menjadi pasar yang transparan, likuid dan dipercaya pelaku pasar.
Rencana itu juga akan melibatkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Kalau berhasil, ini bisa menjadi perubahan penting.
Dari price taker menjadi lebih kuat sebagai price maker.
Bahasa sederhananya begini.
Kita jangan hanya punya barangnya.
Kita juga harus punya kekuatan dalam menentukan nilainya.
APBN bukan sekadar angka
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa APBN bukan hanya dokumen keuangan.“APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa,” tegasnya.
Pesan ini sebenarnya penting.
Sebab ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan.
Bukan hanya soal investasi.
Bukan hanya soal ekspor.
Di balik semua itu ada petani.
Ada buruh.
Ada nelayan.
Ada pedagang kecil.
Ada pengusaha lokal.
Ada keluarga yang setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Kalau Indonesia ingin benar-benar mandiri secara ekonomi, maka kelompok-kelompok tersebut harus ikut merasakan manfaatnya.
Bukan hanya melihat sumber daya alam Indonesia pergi ke pasar dunia.
Marhaen jangan berhenti menjadi slogan
Nah, di sinilah pekerjaan besarnya.Membangun bursa komoditas tentu tidak cukup.
Harus ada transparansi.
Harus ada pengawasan.
Harus ada persaingan yang sehat.
Harus ada perlindungan terhadap produsen kecil.
Dan yang paling penting, manfaat ekonominya harus benar-benar sampai ke rakyat.
Sebab Marhaen bukan sekadar kata yang enak didengar.
Marhaen harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari.
Petani mendapat harga yang layak.
Nelayan tidak terus berada di posisi paling lemah.
Pekerja mendapat penghasilan yang manusiawi.
Pelaku usaha kecil punya akses pasar.
Dan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.
Kalau itu yang terjadi, barulah kita bisa bicara tentang ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Bukan sekadar Prabowonomics.
Tetapi ekonomi Indonesia yang punya keberanian menentukan nasibnya sendiri.
Dan mungkin, di situlah maksud paling sederhana dari ucapan Prabowo, "Ini Marhaen."***
Disclaimer:
Artikel ini merupakan tulisan jurnalistik dan analisis ringan berdasarkan pidato Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 serta informasi yang tersedia mengenai rencana Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Penilaian mengenai keberhasilan kebijakan tersebut tetap menunggu pelaksanaan, regulasi, dan hasilnya di lapangan.
