Gara-gara Kasus Minyak Goreng Kepuasan Publik terhadap Presiden menurun tajam menjadi 58,1%!
 |
| Presiden Jokowi. Survey menunjukan, kasus minyak goreng turunkan kepuasan publik terhadap Presiden. (Foto: ANTARA) |
Langka dan mahalnya minyak goreng di tanah air dalam beberapa waktu belakangan ini mengundang tanya dari banyak pihak tentang apa penyebabnya.
Karena sifatnya yang masif dan menyangkut hajat hidup orang banyak, banyak pihak juga mulai mempertanyakan dan menghubungkannya dengan kemampuan pemerintah Joko Widodo untuk mengatasi masalah tersebut.
Pemerintah tampak seolah tak berdaya menanganinya, ditandai dengan berkepanjangannya kasus tersebut. Salah satu gebrakan tampak dilakukan oleh Kejaksaan dalam upaya mengungkap kasus ini.
Kejaksaan menetapkan empat tersangka, yang terdiri dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan tiga pihak swasta. Langkah ini seakan menjadi secercah harapan tentang pengungkapan kasus ini.
Dari hulu, Presiden Joko Widodo juga mengambil keputusan yang cukup drastis, yaitu melarang ekspor CPO dan turunannya. Diharapkan, keputusan ini akan mampu mengatasi kelangkaan dan mengendalikan harga minyak goreng.
Di satu sisi, langkah tersebut bisa mengatasi kelangkaan di sebagian wilayah. Namun, harga minyak goreng belum kembali normal. Masih diperlukan terobosan lain untuk mengatasinya.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah juga menaikkan harga bahan bakar minyak. Hal ini seolah menambah beban masyarakat, apalagi pada saat lebaran yang dalam kondisi normal pun harga-harga cenderung naik.
Di luar itu, terdapat beberapa perkembangan terakhir di masyarakat, terkait isu pandemic, mudik lebaran, dan KTT G-20. Semuanya mendapat perhatian publik dan karenanya pendapat publik menjadi penting untuk diketahui.
Oleh karena itu, Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei opini publik secara nasional untuk memotret pendapat publik atas berbagai perkembangan terakhir di tanah air, tentang kasus minyak goring, harga BBM, isu pandemi COVID-19, mudik lebaran, dan KTT G-20.
Hasil survei diharapkan dapat memberi masukan kepada para pengambil kebijakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan langkah untuk mengatasi masalah dan meraih dukungan publik.
Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, sulit kita mengetahui secara cepat dinamika persepsi publik atas isu-isu mutakhir dengan mengandalkan survei tatap muka langsung dengan responden.
Pemerintah tampak seolah tak berdaya menanganinya, ditandai dengan berkepanjangannya kasus tersebut. Salah satu gebrakan tampak dilakukan oleh Kejaksaan dalam upaya mengungkap kasus ini.
Kejaksaan menetapkan empat tersangka, yang terdiri dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan tiga pihak swasta. Langkah ini seakan menjadi secercah harapan tentang pengungkapan kasus ini.
Dari hulu, Presiden Joko Widodo juga mengambil keputusan yang cukup drastis, yaitu melarang ekspor CPO dan turunannya. Diharapkan, keputusan ini akan mampu mengatasi kelangkaan dan mengendalikan harga minyak goreng.
Di satu sisi, langkah tersebut bisa mengatasi kelangkaan di sebagian wilayah. Namun, harga minyak goreng belum kembali normal. Masih diperlukan terobosan lain untuk mengatasinya.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah juga menaikkan harga bahan bakar minyak. Hal ini seolah menambah beban masyarakat, apalagi pada saat lebaran yang dalam kondisi normal pun harga-harga cenderung naik.
Di luar itu, terdapat beberapa perkembangan terakhir di masyarakat, terkait isu pandemic, mudik lebaran, dan KTT G-20. Semuanya mendapat perhatian publik dan karenanya pendapat publik menjadi penting untuk diketahui.
Oleh karena itu, Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei opini publik secara nasional untuk memotret pendapat publik atas berbagai perkembangan terakhir di tanah air, tentang kasus minyak goring, harga BBM, isu pandemi COVID-19, mudik lebaran, dan KTT G-20.
Hasil survei diharapkan dapat memberi masukan kepada para pengambil kebijakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan langkah untuk mengatasi masalah dan meraih dukungan publik.
Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, sulit kita mengetahui secara cepat dinamika persepsi publik atas isu-isu mutakhir dengan mengandalkan survei tatap muka langsung dengan responden.
Oleh karena itu, survei menggunakan kontak telepon kepada responden adalah cara yang paling mungkin dilakukan.
Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83% dari total populasi nasional.
Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1228 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.
Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83% dari total populasi nasional.
Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1228 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.
Margin of error survei diperkirakan ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.
Kesimpulan Survey
Hasil survei nasional Indikator terakhir pada 5 – 10 Mei 2022 menunjukkan kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali menurun menjadi 58,1%, terendah dalam enam tahun terakhir.Dengan demikian, sejak Januari 2022, approval rating Presiden sudah turun lima kali, meski sempat mengalami rebound pada 20-25 April 2022.
Secara umum, penurunan approval Presiden Jokowi kali ini disebabkan oleh kesenjangan (gap) antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan terkait penanganan minyak goreng.
Banyak isu yang diuji dalam survei nasional Mei 2022, namun yang berkorelasi langsung dengan approval rating adalah minyak goreng karena produk ini menyumbang tingginya tingkat inflasi.
Secara detil temuan utama survei nasional Mei dapat diringkaskan sebagai berikut:
Artinya, sikap normatif publik sangat mendukung langkah Presiden ini. Namun survei pada Mei ini juga kami menemukan 72.8% warga masih merasa harga minyak goreng saat ini kurang terjangkau atau tidak terjangkau sama sekali.
Survei juga menemukan hanya 5% warga yang membeli minyak goreng curah sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor dianggap belum berhasil menurunkan harga minyak goreng sehingga kepuasan terhadap presiden menurun.
83.7% responden mendukung Kejaksaan menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut, dan 84% warga setuju sikap Presiden Joko Widodo yang memberi dukungan kepada Kejaksaan Agung untuk membongkar dan mengusut tuntas kasus minyak goreng tersebut.
Namun publik tidak melihat ada gebrakan luar biasa sejak kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng ini dibuka ke publik 19 April lalu.
Namun, meski kepuasan terhadap penanganan mudik sangat tinggi, analisis kami menunjukkan kepuasan terhadap penanganan mudik tidak berkorelasi dengan kepuasan terhadap kinerja Presiden. Faktor utama yang signifikan menjelaskan tingkat kepuasan atas kinerja presiden adalah minyak goreng.
Secara umum, penurunan approval Presiden Jokowi kali ini disebabkan oleh kesenjangan (gap) antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan terkait penanganan minyak goreng.
Banyak isu yang diuji dalam survei nasional Mei 2022, namun yang berkorelasi langsung dengan approval rating adalah minyak goreng karena produk ini menyumbang tingginya tingkat inflasi.
Secara detil temuan utama survei nasional Mei dapat diringkaskan sebagai berikut:
1. Dukungan terhadap kebijakan larangan ekspor sangat tinggi
Dukungan terhadap kebijakan larangan ekspor sangat tinggi, sekitar 89.5% warga mendukung keputusan Presiden melarang ekspor minyak goreng untuk sementara waktu.Artinya, sikap normatif publik sangat mendukung langkah Presiden ini. Namun survei pada Mei ini juga kami menemukan 72.8% warga masih merasa harga minyak goreng saat ini kurang terjangkau atau tidak terjangkau sama sekali.
Survei juga menemukan hanya 5% warga yang membeli minyak goreng curah sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor dianggap belum berhasil menurunkan harga minyak goreng sehingga kepuasan terhadap presiden menurun.
2. Dukungan publik sangat tinggi terhadap Presiden Jokowi dan Kejaksaan Agung dalam kasus ekspor minyak goreng
Dukungan publik terhadap Presiden Jokowi dan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng juga sangat tinggi.83.7% responden mendukung Kejaksaan menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut, dan 84% warga setuju sikap Presiden Joko Widodo yang memberi dukungan kepada Kejaksaan Agung untuk membongkar dan mengusut tuntas kasus minyak goreng tersebut.
Namun publik tidak melihat ada gebrakan luar biasa sejak kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng ini dibuka ke publik 19 April lalu.
3. Dukungan publik terhadap pelonggaran mudik mencapai 91.3%
Dukungan publik terhadap pelonggaran pembatasan pergerakan sehingga warga bisa mudik mencapai lebih dari 91.3%, dan 73.8% warga puas terhadap kinerja pemerintah dalam menangani arus mudik Lebaran tahun ini.Namun, meski kepuasan terhadap penanganan mudik sangat tinggi, analisis kami menunjukkan kepuasan terhadap penanganan mudik tidak berkorelasi dengan kepuasan terhadap kinerja Presiden. Faktor utama yang signifikan menjelaskan tingkat kepuasan atas kinerja presiden adalah minyak goreng.
Mayoritas mutlak mengapa responden tidak puas adalah peningkatan harga-harga kebutuhan pokok, terutama minyak goreng. Untuk itu, diperlukan langkah benar, cepat dan tepat agar kepuasan terhadap kinerja Presiden kembali meningkat.///
