Perkembangan teknologi Jepang pasca Perang Dunia kedua (Bagian 2)

Perang dunia pertama menyebabkan dominasi negara-negara Barat pada pasar di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur semakin menurun dan digantikan dengan Jepang. 

Meningkatnya perdagangan internasional mendorong berkembangnya industri manufaktur yang menjadikan Jepang sebagai negara industri.

Namun, setelah 1920, mulai muncul masalah ekonomi yang memicu krisis keuangan dan bangkrutnya sektor keuangan. 

Konflik agraria pada 1920, gempa Kanto yang menghantam wilayah Tokyo dan Yokohama pada 1923, dan depresi ekonomi dunia pada 1930 memperburuk kondisi perekonomian Jepang.

Situasi tersebut memunculkan perdebatan yang mempertanyakan ideologi ekonomi kapitalis yang sedang dijalankan di Jepang. 

Pada akhir 1920-an dan awal tahun 1930-an, ekonomi terencana menjadi fokus diskusi di kalangan intelektual kiri, politik, dan militer.

Ekonomi terencana dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi. 

Pembangunan wilayah jajahan, seperti Manchuria dan China bagian selatan, menjadi salah satu arena untuk mengujicobakan ekonomi terencana kelompok militer Jepang (Pauer, 2002, 2).

Penguasaan wilayah-wilayah di Asia Timur merupakan salah satu strategi untuk menjalankan ideologi fasis Jepang dan mengurangi pengaruh bangsa Barat di kawasan Asia. 

Penguasaan sumber daya negara-negara Asia diupayakan untuk mewujudkan “Kemakmuran Bersama Asia Timur”, dan Jepang sebagai negara pemimpin di Asia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan oleh Jepang untuk menjalankan ideologi fasis dan menguasai negara-negara di wilayah Asia. 

Beberapa buku, seperti Planning for Emperor yang ditulis oleh Janis Mimura (2011), Science for Emperor yang ditulis oleh Hiromi Mizuno (2009), dan Technology of Empire yang ditulis oleh Daqing Yang (2010), adalah buku-buku terkemuka yang membahas pemanfaatan sains dan teknologi untuk memperluas imperialisme Jepang di Asia.

Mimura (2011) menjelaskan soal pemikiran dan kegiatan kelompok birokrat reformis (kankusin kanryo) pada periode 1930–1945. 

Kelompok birokrat reformis yang terdiri atas para teknokrat dan militer menjadi kekuatan pendorong perubahan sistem ekonomi kapitalis ke sistem ekonomi terencana. 

Mimura (2011, 3) memaparkan peran dari kelompok birokrat reformis dalam mempromosikan pemanfaatan teknologi atau yang disebut dengan techno-fascism.

Fasisme, menurut Mimura (2011), menjadi alat untuk mengatasi krisis kapitalisme dan menyelesaikan masalah konflik antarkelas dalam masyarakat industri modern.

Fasisme dilihat sebagai cara alternatif menuju masyarakat modern dan tepat digunakan untuk menghadapi tantangan perubahan teknologi di era modern.

Mizuno (2009) mengkaji soal wacana pengetahuan di Jepang pada periode 1920–1940-an yang melihat pengetahuan tidak hanya dimanfaatkan sebatas untuk pengembangan pengetahuan itu sendiri, tetapi juga harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. 

Mizuno (2009) berfokus pada pemikiran tiga kelompok berpengaruh terhadap perkembangan kebijakan sains dan teknologi di Jepang, yakni kelompok teknokrat, Marxist, dan pendukung sains populer.

Promosi konsep serta kebijakan sains dan teknologi oleh ketiga kelompok intelektual tersebut didorong oleh adanya hal-hal yang dianggap tidak ilmiah. 

Sebagai contoh, kelompok Marxist melihat ideologi fasis tentang keunikan Jepang hanyalah mitos, kelompok teknokrat melihat birokrat hukum tidak paham mengembangkan sains dan teknologi untuk negara, serta kurangnya pemahaman pengetahuan ilmiah yang dimiliki oleh publik akibat kurikulum sekolah yang tidak tepat.

Daqing Yang (2010) menulis buku berjudul Technology of Empire berdasarkan pada disertasinya pada 1996 di Universitas Harvard, yang menganalisis jaringan sistem telegraf dan telepon pada pertengahan abad ke-20 yang membentang di Asia, seperti Jepang, Korea, Taiwan, sebagian China, dan Asia Tenggara. 

Argumen utama yang ingin dibangun oleh Yang adalah teknologi komunikasi tidak hanya dilihat sebagai alat perluasan imperialisme, tetapi jaringan telekomunikasi dilihat juga sebagai bagian dari empire-building.

Blueprint jaringan telekomunikasi adalah bentuk dari imajinasi kekuasaan kekaisaran pada 1930–1940-an. 

Yang melihat jaringan telekomunikasi tidak hanya terkait dengan jaringan kabel dan elektron, tetapi juga melihat bagaimana fungsi komunikasi diwujudkan dan dipelihara.

Jaringan telekomunikasi menjadi alat ekspansi imperialisme sekaligus sebagai ideologi kekaisaran Jepang, atau disebut Yang sebagai techno-imperialism. 

Buku tersebut dapat menjelaskan secara meyakinkan keterkaitan antara infrastruktur, penggunaannya, dan sejarah politik pengetahuan dan teknologi kekaisaran Jepang. 

Sementara buku Planning for Emperor dan Science for Emperor menekankan pada aspek sains di masa perang serta buku Technology of Empire lebih fokus pada aspek teknologi, Moore mencoba menggabungkan wacana sains dan teknologi dengan implementasinya secara bersamaan dalam bukunya.

Moore mencoba mengisi gap yang ada pada kajian sains dan teknologi Jepang pada masa perang dengan melihat wacana sains dan teknologi serta implementasinya dalam sebuah proyek pembangunan. 

Moore menambah referensi tentang kajian sejarah sains dan teknologi Jepang, terutama pada masa perang. (*)

* Tinjauan Buku yang berjudul IMAJINASI TEKNOLOGI DAN FASISME JEPANG TAHUN 1931–1945 Aaron Stephen Moore. Constructing East Asia: Technology, Ideology, and Empire in Japan’s Wartime Era 1931–1945. Stanford University Press, 2013), oleh Upik Sarjiati * dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2016
* Foto: Pexels