Skandal Lingkungan Papua: Mahkamah Agung Lamban, Tanah Adat Dirusak! All Eyes on Papua

All Eyes on Papua, deforestasi

MangEnjang.com - Papua, tanah yang kaya akan keanekaragaman alam dan kebudayaan, kini tengah menjadi pusat perhatian di Indonesia. 

Namun, sorotan ini bukanlah karena keindahan alamnya atau kekayaan budayanya. 

Lebih dari itu, Papua kini menjadi sorotan karena perjuangan yang keras dari masyarakatnya untuk melindungi hak-hak mereka yang semakin terancam oleh aktivitas perusahaan-perusahaan besar.

Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Guru Gembul Channel, bersama dengan dua narasumber utama, yakni Ibu Sekar, seorang aktivis yang gigih memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua, dan DV, seorang warga lokal yang mengalami langsung dampak dari aktivitas perusahaan tersebut, terungkaplah berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh Papua saat ini.

Salah satu isu utama yang menjadi fokus perbincangan adalah masalah pengrusakan lingkungan yang terjadi di Papua. 

Data menunjukkan bahwa 40% dari total hutan di Indonesia berada di Papua, namun sayangnya, hutan tersebut mulai diobok-obok oleh perusahaan-perusahaan besar. 

Aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua. 

Tradisi, sumber mata pencaharian, dan bahkan makanan mereka terancam oleh perampasan lahan dan deforestasi yang terus berlangsung.

Dalam konteks hukum, perjuangan masyarakat Papua untuk melindungi hak-hak mereka mendapat tantangan yang cukup besar. 

Meskipun kasus-kasus yang diajukan telah sampai ke Mahkamah Agung, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai putusan yang akan diambil. 

Proses hukum yang seharusnya memastikan keadilan bagi masyarakat Papua terkesan lamban dan tidak pasti.

Sekarang, pertanyaan besar yang mengemuka adalah, mengapa Mahkamah Agung begitu lamban dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan masyarakat Papua? 

Pertanyaan ini menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut. 

Meskipun ada kasus yang mendapat penyelesaian cepat, seperti dalam kasus gugatan terkait usia calon gubernur yang hanya memakan waktu tiga hari untuk diputuskan, namun dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat Papua, prosesnya jauh lebih lambat dan tidak pasti.

Selain itu, pembicaraan dengan DV, seorang warga lokal Papua, mengungkapkan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat adat Papua akibat aktivitas perusahaan besar. 

Perampasan lahan, pengrusakan hutan, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh mereka setiap hari. 

Tanah yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan mereka, kini dipaksa untuk beralih fungsi tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.

Pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi pelindung dan perwakilan masyarakat Papua, juga dinilai sebagai bagian dari masalah. 

Dalam beberapa kasus, tanah dan hutan milik masyarakat adat diberikan kepada perusahaan tanpa adanya keterlibatan atau persetujuan dari mereka yang seharusnya menjadi pemilik sah.

Mengutip pernyataan DV, tampaknya apa yang terjadi di Papua adalah cerminan dari kompleksitas masalah yang melibatkan kepentingan bisnis, kekuasaan politik, dan ketidakadilan sosial. 

Masyarakat adat Papua, yang seharusnya menjadi pemangku kepentingan utama, justru sering kali menjadi korban dalam dinamika tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luas, untuk mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat Papua. 

Solusi yang berkelanjutan hanya akan tercapai melalui dialog dan kerja sama antara semua pihak yang terlibat. 

Sebab, Papua bukanlah hanya milik pemerintah atau perusahaan, tetapi juga merupakan rumah bagi masyarakat adat yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. 

Dan rumah harus dilindungi, bukan dirampas.***