Guru Gembul Soroti BUMN Garuda: Sejarah Rugi dan Korupsi Garuda Indonesia
 |
| Guru Gembul soroti BUMN Garuda Indonesia |
Sebagai negara berdaulat, Indonesia memerlukan sumber pendapatan yang kuat untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mendirikan BUMN. Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah BUMN dengan total aset sekitar Rp10.000 triliun, baik dalam bentuk Persero maupun Perum. Namun, meskipun memiliki aset yang besar, banyak BUMN di Indonesia, termasuk Garuda Indonesia, menghadapi tantangan serius yang menyebabkan kerugian dan korupsi.
Sejarah Garuda Indonesia dimulai sebagai perusahaan Belanda di Hindia Belanda dan kemudian dinasionalisasi pada tahun 1947. Namanya kemudian berubah beberapa kali, hingga akhirnya menjadi Garuda Indonesia Airlines. Pada tahun 1968 hingga 1984, Garuda Indonesia mencapai puncak kesuksesan di bawah pimpinan Pak Wiweko Supomo. Namun, setelah kepemimpinan Pak Supomo berakhir, Garuda Indonesia mulai mengalami penurunan.
Tahun 1990-an menjadi masa sulit bagi Garuda Indonesia. Keadaan politik dan ekonomi Indonesia yang kacau membuat perusahaan ini kesulitan. Pada masa itu, korupsi merajalela, dan penyelewengan wewenang menjadi masalah serius. Terdapat kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh kurangnya perawatan dan penyalahgunaan kewenangan.
Tahun 1999, sebuah audit mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia memiliki hutang sekitar 22 triliun dan mengalami kerugian sebesar 161 triliun. Hal ini terjadi karena adanya korupsi dalam pembelian dan penjualan pesawat. Manajemen yang bermasalah, pengadaan karyawan yang berlebihan, dan kebijakan yang merugikan juga berkontribusi pada masalah ini.
Pada masa itu, pemerintah Orde Baru yang terlibat dalam urusan Garuda Indonesia. Keputusan-keputusan dibuat tanpa pertimbangan yang memadai, seperti pembukaan rute penerbangan baru tanpa penelitian dan analisis yang cukup. Semua ini menciptakan situasi yang merugikan perusahaan.
Pada tahun 1999, Menteri BUMN, Pak Tantri Abeng, mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Pak Tantri Abeng menunjuk Pak Robi Johan untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil penyelidikan dan analisis yang dilakukan oleh Pak Robi Johan mengungkapkan delapan masalah utama yang menyebabkan kerugian berkelanjutan di Garuda Indonesia.
Satu dari delapan masalah ini adalah penjualan dan pembelian pesawat yang penuh korupsi, di mana uang masuk ke kantong pribadi. Manajemen yang tidak kompeten juga menjadi masalah serius. Banyak pegawai titipan yang tidak berkompeten ditempatkan di Garuda Indonesia. Selain itu, pemerintah terlibat dalam kebijakan perusahaan.
Selama bertahun-tahun, Garuda Indonesia terus menghadapi kerugian. Bahkan ketika ada upaya perbaikan di bawah pimpinan Pak Emir Syah pada tahun 2009 hingga 2014, perusahaan ini kembali mengalami kerugian yang tajam pada Kuartal kedua tahun 2014. Pak Emir Syah kemudian mengundurkan diri dan diketahui terlibat dalam kasus korupsi sekitar 10 triliun rupiah.
Keberhasilan Garuda Indonesia pada periode tertentu selalu diikuti oleh penurunan kinerja yang lebih buruk. Faktor utama yang selalu muncul adalah manajemen yang bermasalah, korupsi, kelebihan pegawai, dan campur tangan pihak-pihak tertentu dalam kebijakan perusahaan.
Sejauh ini, Garuda Indonesia belum mampu memutus siklus kerugian dan korupsi ini. Upaya perbaikan yang dilakukan belum cukup efektif, dan banyak masalah sistemik yang perlu diatasi. Keterlibatan politik dalam pengambilan keputusan perusahaan juga telah menjadi kendala serius.
Munculnya pertanyaan mengenai penjualan aset negara sebagai solusi untuk masalah ini menjadi sorotan. Namun, kebijakan seperti itu harus dipertimbangkan dengan matang, mengingat peran penting Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional.
Kesimpulannya, sejarah Garuda Indonesia yang selalu merugi dan terinfeksi oleh korupsi adalah cerminan masalah yang lebih luas dalam BUMN Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, perlu tindakan tegas dalam hal manajemen, transparansi, dan pemberantasan korupsi. Penyelesaian permasalahan BUMN menjadi tantangan yang memerlukan keterlibatan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengawas, dan masyarakat. Hanya dengan langkah-langkah konkret ini, Garuda Indonesia dan BUMN lainnya bisa kembali menjadi aset berharga bagi negara dan rakyat.***
