Sekjen DPP APDESI, Anwar Sadat tampung aspirasi warga Kabupaten Melawi Kalbar!
 |
Peserta Studi Banding yang merupakan para Kepala Desa di Kabupaten Melawi Kalbar, datang ke Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta untuk mengunjungi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Dulur Rahayu Kecamatan Kiarapedes.
Dalam kesempatan itu, salah satu peserta mengeluhkan tentang kerusakan lingkungan dan kurang keberpihakan terhadap ekonomi warga di Kalimantan.
"Kami selalu disebut jantungnya dunia, Kalimantan adalah paru-paru bumi. Tapi hutan kami terus saja beralih fungsi jadi kebun sawit. Warga kami jadi petani buruh di kebun sawit tersebut, sementara bos perusahaan sawitnya dari Pakistan, India, Arab," kata peserta Studi Banding.
"Itu kayu hasil tebangnya (yang menjadi kebun sawit) entah hilang kemana (ilegal logging), itu yang main sudah orang luar (negeri) lagi. Jika warga kami yang tebang, dipenjara itu. Sedangkan yang curi bawa keluar negeri bisa," lanjutnya.
Asep Anwar Sadat merupakan Sekjen APDESI Pusat, sekaligus Kepala Desa Cibeber Kecamatan Kiarapedes.
Menanggapi keluhan tersebut Anwar Sadat mengatakan jika DPP APDESI sedang merancang agar ada regulasi yang bisa menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.
Sebelumnya, tim studi banding dari Kabupaten Melawi diterima oleh Camat Kiarapedes, Drs. H. Diaudin, M.Si., di Kantor Kecamatan Kiarapedes (Selasa, 25/10/2022).
Penggalian Potensi Desa Kunci Pembangunan
Anwar Sadat, memberikan sambutan singkat namun padat makna. Anwar mengatakan tanpa penggalian potensi dirinya sendiri Desa tidak akan bisa berkembang."Jika tidak digali potensinya, desa tidak akan pernah berkembang," ujar Anwar Sadat.
Hal ini berkaitan erat dengan niat awal setiap Kepala Desa diman maju dalam pemilihan Kades adalah untuk mensejahterakan warganya.
"Tentunya, setiap Kepala desa ingin mensejahterakan masyarakatnya," kata Anwar Sadat.
Anwar Sadat menyampaikan visinya yang luas tentang kunci mensejahterakan warga serta mengembangkan daerah.
"Ketika Kabupaten kita bisa memenuhi kebutuhan yang ada di daerah sendiri," terang Anwar.
Anwar Sadat melihat rendahnya motivasi warga, terutama yang ada di Kecamatan Kiarapedes dimana mayoritas adalah petani.
Solusi untuk masalah tersebut adalah kepastian pasar, karena produksi hanya akan menjadi beban besar jika tanpa tersedianya pasar.
Anwar berharap Bumdesma Dulur Rahayu menjadi bagian dari solusi tersebut.
"Demotivasi di masyarakat petani, adalah ketidakpastian pasar, salah satunya dengan adanya Bumdes dan Bumdesma," tegas Anwar.
Menyadari daerah Purwakarta selatan, termasuk Kecamatan Kiarapedes merupakan zona hijau, karena hal tersebut diatur bahwa tidak bisa dibangun industri di wilayah ini.
"Kita harus samakan persepsi, tentu kami sadar kami tidak ada industri, tapi pertaniannya potensial dengan segala kendalanya," ucap Anwar.
Lebih jauh Anwar Sadat menegaskan prinsip besar untuk melindungi tanah dan wilayahnya agar lestari bagi masa depan generasi-generasi selanjutnya.
"Kami harus lindungi tanah kami, air kami, harus ada naungan yang beri pencerahan, serta sokongan modal untuk masyarakat kami untuk merealisasikan visi tersebut," tegas Anwar.
Cara Transformasi UPK ke Bumdes
Kunci transformasi UPK menjadi Bumdesma menurut Anwar Sadat adalah kesadaran para Kepala Desa di Kecamatan Kiarapedes."Dalam transformasi harus Kepala Desa yang menjadi pelopor, karena secara struktural ada Rekomendasi Kepala Desa itu, masuk semuanya sebagai penasihat di situ (Bumdesma)," terang Anwar Sadat.
Dengan segala kesadaran tersebut Anwar Sadat beserta para Kepala Desa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Baik di bidang kesehatan, lingkungan, ekonomi, pendidikan dan aspek lainnya harus senantiasa ditingkatkan, kemudian Bumdesma menjadi bagian dari usaha tersebut.
"Karena kami termotivasi juga, agar 2023 yang akan datang kami semua menjadi Desa Mandiri semua. Dan itu ada tanggungjawab besar, pendidikan, ekonomi, lingkungan kesehatan dan lain-lainnya kami harus terus meningkat demi kesejahteraan warga kami," terang Anwar Sadat.
Terhadapnya regulasi yang digulirkan pusat, Anwar Sadat memiliki kritik cerdas, menurutnya harus ada kesesuaian dengan potensi yang ada di daerah masing-masing.
Dengan contoh, Perpres 104 Tahun 2021 dimana disebutkan bahwa 40 persen Dana Desa harus dijadikan BLT Dana Desa.
Menurutnya ada desa tertentu yang sulit melaksanakan Perpres tersebut, seperti di Riau dan Tangerang.
"Regulasi itu harus disesuaikan potensi yang ada di situ. Kemarin Perpres 104 (Tahun 2021) itu di Summarecon (Tangerang) itu warganya kaya semua, kami (APDESI) ke Riau ada yang penduduknya hara 100 orang, itu 40 persen Dana Desa harus BLT DD mau gimana?" tanya Anwar Sadat.***
