Perkembangan teknologi Jepang pasca Perang Dunia kedua (Bagian 4)

Dijelaskan soal imajinasi teknologi dari kelompok insinyur, diantaranya adalah Miyamoto Takenosuke (1892–1941), yang bekerja di Japanese Home Ministry, Asia Development Board, dan Cabinet Planning Board. 

Takenosuke mendefinisikan ulang konsep teknologi melalui istilah “comprehensive technology” atau “sogo gijutsu”, dengan memasukkan aspek sosial dalam konsep teknologi.

Pendefinisian kembali teknologi merupakan bagian dari imajinasi teknologi yang dikembangkan oleh para insinyur sebagai usaha untuk meningkatkan status insinyur dalam masyarakat Jepang, menyusun kebijakan pengetahuan dan teknologi secara terpusat, serta usaha untuk berpartisipasi dalam penelitian dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur di wilayah koloni Jepang. 

Kelompok insinyur berargumen bahwa perencanaan dan manajemen termasuk ke dalam aspek teknologi sehingga dibutuhkan aspek sosial dalam mengelola teknologi.

Pada 1920, sembilan orang lulusan Jurusan Teknik Tokyo Imperial University, termasuk Miyamoto, membentuk Kojin Club, yang bertujuan memperbaiki status dan kesejahteraan kelompok insinyur serta mempromosikan teknologi sebagai bagian dari pembangunan sosial. 

Konsep teknologi tertuang dalam piagam pendirian Kojin Club, yang disusun oleh Miyamoto seperti dibawah ini:

Technology is cultural creation that fuses natural sciences and technique. Technology is creation, not means; therefore, it is absolute, not relative. Although cultural creation is not something achieved by technology alone, in some ways, human culture can be seen technology. At very least, since technology is weaved into inseparable relationship with culture, technology should be developed in all areas of society. If one affirms culture, then by all means one should not rejected technology (Moore, 2013).

Teknologi didefinisikan sebagai kreasi budaya yang menggabungkan ilmu pengetahuan alam dengan teknik, dan tidak melihat teknologi semata-mata sebagai sebuah alat produksi yang dipisahkan dari aspek manusia, tetapi juga merupakan sistem teknis yang memasukkan unsur etik, kreativitas, dan praktik sosial.

Oleh karena itu, insinyur ikut bertanggung jawab dalam mengatur satu bagian dari masyarakat serta kehidupan manusia secara keseluruhan. 

Hal tersebut memperluas peran insinyur, tidak hanya terkait dengan masalah teknis disain dan konstruksi, tetapi juga terkait dengan manfaat sosial dari teknologi, administrasi, dan perencanaan. 

Kelompok insinyur makin banyak terlibat dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Pada 19 September 1931, tentara Jepang menduduki Manchuria setelah terjadinya pengeboman di stasiun kereta. 

Serangan tentara Jepang tersebut dilakukan dengan alasan sebagai tindakan pertahanan setelah terjadi pengeboman di sebuah stasiun. 

Insiden Manchuria kemudian mengubah politik luar negeri Jepang, yang menjadikan Manchuria sebagai wilayah kolonial Jepang.

Miyamoto berpendapat, insiden Manchuria merupakan awal dari pembangunan Manchuria dan Mongolia sebagai negara baru, dan memerlukan pengembangan teknologi serta fasilitas industri. 

Hal itu dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi insinyur. Oleh sebab itu, Miyamoto dan Kojin Club mendorong pemerintah untuk menetapkan rencana pembangunan jangka panjang di Manchuria serta menambah jumlah insinyur yang dikirim ke Manchuria.

Konsep “comprehensive technology” diungkapkan oleh Miyamoto pada tahun 1930 untuk menjelaskan rencana pembangunan proyek infrastruktur dan penyusunan kebijakan di Benua Asia secara terpusat. 

Hal tersebut dilakukan untuk membangun daerah-daerah bekas koloni negara Barat dengan manajemen yang lebih efektif seperti yang dilakukan di Manchuria dan China.

Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, dam, dan bangunan pencegah banjir, tidak semata-mata terkait dengan pengiriman ahli-ahli Jepang, organisasi, dan infrastruktur, tetapi terkait pula dengan isu kerja sama politik, ekonomi, militer dan kebudayaan. 

Pembangunan infrastruktur di Manchuria dan di China diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi Jepang karena Manchuria dapat menyediakan sumber daya alam, dan sekaligus sebagai pasar yang potensial produk-produk Jepang.

Miyamoto menekankan pentingnya teknologi dalam pembangunan negara-negara di Asia. 

Birokrat reformis (kakushin kanryo) yang berpengaruh dalam pembuat kebijakan pada masa perang. Birokrat reformis adalah ahli yang menyusun kebijakan ekonomi untuk mobilisasi di wilayah koloni dan Jepang.

Seperti kelompok insinyur, sebagian besar kelompok birokrat reformis adalah lulusan Imperial Tokyo University yang dipengaruhi oleh pemikiran Marxist pada 1920-an dan tertarik pada teknologi (gijutsu) untuk meningkatkan status dan pengaruh di Jepang, Manchukuo, dan wilayah lainnya.

Dengan dukungan dari militer, kelompok reform birokrat berusaha untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi akibat dari ekonomi liberal pada akhir 1930-an dan meningkatkan kemandirian ekonomi. 

Kebijakan ekonomi liberal mulai dipertanyakan oleh kaum intelektual dan politikus sejak terjadinya krisis ekonomi pada 1920-an dan depresi besar pada 1930-an, serta menganggap sistem ekonomi sosialis dapat menggantikan sistem ekonomi liberal (Moore, 2013).

Ekonomi terencana merupakan sistem ekonomi yang terintegrasi dan memungkinkan campur tangan pemerintah di semua sektor ekonomi, seperti organisasi industri, kompetisi, keuangan, distribusi, perdagangan, tenaga kerja, konsumsi, dan kesejahteraan sosial. 

Dengan menganalisis konsep dan kebijakan Mori Hideoto, Moore (2013) menyebutkan diskursus teknologi sebagai kekuatan yang produktif dan kreatif, bukan sebagai kekuatan yang memaksa dan menekan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pada penjelasan Janis Mimura dalam bukunya, Planning for Empire Reform Buerucrats and the Japanese Wartime State, Moore (2013, 192) berpendapat bahwa kelompok reform birokrat memiliki ideologi “techno-fascism”, yakni perpaduan antara rasiona litas teknik, perencanaan yang komprehensif, serta nilai-nilai modern dari produktivitas dan efisiensi dengan nasionalisme etnis dan ideologi organisasi sayap kanan.

Moore (2013, 192) lebih lanjut menjelaskan bagaimana kelompok birokrat mengubah struktur masyarakat melalui proses kreatif dari sebuah teknologi. 

Dalam hal ini, teknologi dilihat sebagai hal yang produktif dan kreatif, bukan sebagai alat yang dapat memaksa dan menekan kehidupan masyarakat.

Moore (2013) menjelaskan bagaimana pemikiran dan kebijakan Mori dan kelompok reform birokrat berdampak signifikan terhadap alat kekuasaan baru melalui hubungan teknologi dan fasis. 

Teknologi dimanfaatkan untuk membangun ekonomi terencana, yakni setiap aspek hidup secara rasional direncanakan dan digerakkan untuk meningkatkan produktivitas. 

Dengan mempromosikan kreativitas sebagai inti dari teknologi, diharapkan teknologi dapat mengubah sistem ekonomi liberal menjadi ekonomi terencana dan menjadikan teknologi sebagai tidak hanya sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga sebagai sumber kreativitas dan produktivitas (Moore, 2013). (*)

* Tinjauan Buku yang berjudul IMAJINASI TEKNOLOGI DAN FASISME JEPANG TAHUN 1931–1945 Aaron Stephen Moore. Constructing East Asia: Technology, Ideology, and Empire in Japan’s Wartime Era 1931–1945. Stanford University Press, 2013), oleh Upik Sarjiati, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2016
* Foto: Boombastis.com