Gunung Merapi siaga 3, DPR RI pasti perjuangkan anggarannya
PurwakartaOnline.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Gandung Pardiman meminta Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta agar mempertajam akurasi terkait aktivitas erupsi Gunung Merapi.
Gandung menganggap akurasi ini sangat penting agar tidak menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat.
"Menurut saya deteksi erupsi Gunung Merapi saat ini kehati-hatiannya terlalu tinggi. Karena sebetulnya volume kawah lava kan 10 juta-an meter kubik," ujar Gandung saat pertemuan dengan BPPTKG dengan BNPB di Yogyakarta, Kamis 19 November 2020.
"Sedangkan laju keluarnya magma ke permukaan masih di bawah 3 juta, tapi statusnya sudah siaga tiga," lanjut Gandung Pardiman.
Situs resmi DPR RI menulis, Gandung juga mengatakan, peningkatan status siaga yang terlalu cepat membuat masyarakat terlalu lama mengungsi.
"Saya ingin dalam memantau aktifitas erupsi gunung merapi tetap memperhatikan faktor kehati-hatian," kata Gandung.
"Kalau memang membutuhkan alat-alat untuk menunjang kinerja, kita pasti akan perjuangkan anggaran pengadaannya di rapat Komisi VII DPR RI," lanjutnya
Komisi VII dikabarkan saat ini sedang mengkaji pembentukan badan riset yang terpusat.
Alasan pembentukan badan riset terpusat karena, selama ini riset masih terpencar dan tidak fokus.
Gandung mengharapkan, dengan terbentuknya badan ini bisa membantu akurasi penetapan siaga Gunung Merapi.
Kepala BPPTKG Yogyakarta Hanik Humaidah mengatakan, secra teori vulkanologi belum ada yang bisa mengatakan kapan terjadinya erupsi.
Begitu pula dengan teknologi yang ada saat ini pun mampu mendeteksi kapan erupsi Gunung Merapi.
"Berdasarkan pengalaman membuat skenario bahaya terburuk sesuai dalam rencana Kontijensi BPBD Lingkar Merapi dengan skenario antara prakiraan bahaya status siaga yang saat ini diterapkan," katanya menjelaskan.
Gandung menganggap akurasi ini sangat penting agar tidak menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat.
"Menurut saya deteksi erupsi Gunung Merapi saat ini kehati-hatiannya terlalu tinggi. Karena sebetulnya volume kawah lava kan 10 juta-an meter kubik," ujar Gandung saat pertemuan dengan BPPTKG dengan BNPB di Yogyakarta, Kamis 19 November 2020.
"Sedangkan laju keluarnya magma ke permukaan masih di bawah 3 juta, tapi statusnya sudah siaga tiga," lanjut Gandung Pardiman.
Situs resmi DPR RI menulis, Gandung juga mengatakan, peningkatan status siaga yang terlalu cepat membuat masyarakat terlalu lama mengungsi.
"Saya ingin dalam memantau aktifitas erupsi gunung merapi tetap memperhatikan faktor kehati-hatian," kata Gandung.
"Kalau memang membutuhkan alat-alat untuk menunjang kinerja, kita pasti akan perjuangkan anggaran pengadaannya di rapat Komisi VII DPR RI," lanjutnya
Komisi VII dikabarkan saat ini sedang mengkaji pembentukan badan riset yang terpusat.
Alasan pembentukan badan riset terpusat karena, selama ini riset masih terpencar dan tidak fokus.
Gandung mengharapkan, dengan terbentuknya badan ini bisa membantu akurasi penetapan siaga Gunung Merapi.
Kepala BPPTKG Yogyakarta Hanik Humaidah mengatakan, secra teori vulkanologi belum ada yang bisa mengatakan kapan terjadinya erupsi.
Begitu pula dengan teknologi yang ada saat ini pun mampu mendeteksi kapan erupsi Gunung Merapi.
"Berdasarkan pengalaman membuat skenario bahaya terburuk sesuai dalam rencana Kontijensi BPBD Lingkar Merapi dengan skenario antara prakiraan bahaya status siaga yang saat ini diterapkan," katanya menjelaskan.
Tenda Pengungsi
Sementara itu Kementerian Sosial dikabarkan menyiapkan tenda darurat bagi pengungsi. Hal ini disampaikan sebuah akun twitter bernama Rizmaya atau @juliaribatubara
1.
— Rizmaya (@Rizmaya__) November 20, 2020
Selain siapkan tenda khusus antisipasi pengungsi Merapi, @KemensosRI juga sdh menyiapkan gudang2 di lokasi pengungsian utk kebutuhan logistik masyarakat yg terdampak. Sehingga bila terjadi letusan Gunung Merapi, tenda penampungan maupun logistik sdh tersedia.@juliaribatubara pic.twitter.com/JS0pmsdQg8
Hoax Gunung Merapi
Sedangkan BPPTKG melalui akun twitternya mengklarifikasi sebuah informasi yang salah yang tengah beredar.
Berkaitan dengan banyaknya pertanyaan dan laporan yang masuk terkait informasi di atas, maka kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut:
— BPPTKG (@BPPTKG) November 20, 2020
Peta yang beredar merupakan peta daerah bahaya erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. pic.twitter.com/lXrDzdSxmA
Sumber: Metro TV / Twitter / Pikiran Rakyat / DPR RI #InfoMerapiTerkini #InfoMerapi
