Empat bulan langka pupuk bersubsidi di Purwakarta, petani lakukan audiensi di DPRD. Ketua KTNA: Jangan politisasi Petani!
PurwakartaOnline.com – Terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, petani menyurati DPRD Kabupaten Purwakarta, kemudian dilakukan audiensi. Komisi IV DPRD memanggil KTNA Kabupaten Purwakarta, PT. Pupuk Kujang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) dan Bank Mandiri untuk melakukan rapat dengar pendapat kemarin (Selasa, 13/10/2020).
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Purwakarta, H. Ujang Alim Adisaputra, S.Hut., mengucapkan terima kasih kepada para wakil rakyat (DPRD Kabupaten Purwakarta) karena merespon cepat surat yang dilayangkan petani.
"Terima kasih kepada DPRD, satu hari surat sampe, langsung besoknya ada tanggapan," ujar Ujang Alim.
Jangan politisasi Petani!
Menurut Ujang Alim, Pemerintah sudah baik dalam membuat kebijakan. Tetapi dalam perjalanan masih ada masalah, dimana masalahnya adalah mesin ADC di kios pupuk tidak bisa saat digunakan, sehingga petani tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi yang menjadi haknya.
"Mengenai kelangkaan pupuk dan Kartu Tani dulu, Pemerintah dan Petani sudah matching. Tapi ini ada masalah (mesin) ADC sehingga terjadi kelangkaan pupuk," terang Ujang Alim lebih lanjut.
Dalam rapat dengar pendapat ini Ujang Alim juga sempat terlihat emosional, menghimbau pihak yang tidak disebutkan agar jangan mempolitisasi petani.
"....artinya, petani jangan dibawa politik, lieur (pusing)!" teriak Ujang Alim, emosional.
Petani surati DPRD Purwakarta
 |
| Audiensi masalah Kartu Tani dan kelangkaan pupuk, DPRD hadirkan KTNA, Dispangtan, Pupuk Kujang dan Bank Mandiri |
Audiensi tersebut dilaksanakan untuk menindak-lanjuti surat dari organisasi petani, KTNA Kabupaten Purwakarta (Nomor: 072/KTNA-PWK/IX/2020) pada tanggal 29 September 2020, yang kemudian terungkap bahwa surat tersebut baru sampai sehari sebelum dilaksanakan audiensi (Senin, 12/10/2020).
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Said Ali Azmi atau akrab disapa Bang Jimi dari Fraksi Gerindra menegaskan di awal rapat bahwa gedung DPRD adalah 'rumah rakyat', masalah serius mengenai kelangkaan pupuk, alih fungsi lahan dan masalah Kartu Tani harus ditanggapi cepat.
"Setelah mendapat surat (dari KTNA Kabupaten Purwakarta), kita langsung mengundang pihak-pihak terkait. Kita hadirkan di sini, DPRD ini adalah Rumah Rakyat. Tiga masalah menyangkut petani tersebut kita harus cepat, kita harus sigap menanganinya," terang Bang Jimi.
Rapat dengar pendapat tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hj. Neng Supartini, S.Ag, diikuti Ketua Komisi IV Said Ali Azmi (Fraksi Gerindra) dan anggotanya Zaenal Arifin (Fraksi PKB), Sekretaris DPRD Drs. H Suhandi, M.Si, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian H. Agus Suherlan, MM., dan jajaran, perwakilan Bank Mandiri Cabang Purwakarta, perwakilan Pupuk Kujang, serta diikuti Ketua KTNA Purwakarta H.Ujang Alim SA, S.Hut dan segenap pengurus KTNA se-Kabupaten Purwakarta.
Pada kesempatan itu, Neng Supartini mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dan membanggakan para petani, terlebih dirinya lahir dari keluarga petani. Lebih dari itu, lanjut anggota Fraksi PKB ini, Bank Mandiri harus memiliki solusi cerdas untuk mengatasi persoalan ini.
“Bagaimanapun, para petani harus mendapat perhatian di negara kita, karena petani menjadi modal dasar kemerdekaan Indonesia,” tegasnya, seraya menyayangkan, bila kejadian ini tak segera mendapat penyelesaian, akan menghalangi generasi muda terjun ke dunia pertanian.
Kartu Tani
Ketua KTNA Kecamatan Kiarapedes, Enjang Sugianto dalam audiensi mempertanyakan cara mencetak kartu tani yang hilang. Di Kiarapedes ada sebagian petani yang telah mendapat kartu tani sejak tahun 2017, karena baru diberlakukan September 2020 kartu tersebut sudah ada yang hilang.
"Saat Kartu Tani mulai berlaku, kartu milik petani kami sudah ada yang hilang. Kami sudah menanyakan ke Bank Mandiri Wanayasa, kami tidak mendapat jawaban yang jelas, karena katanya Kartu Tani dicetak (oleh) pusat," ujar Enjang.
Dilansir dari Jempol News Online, Rapat dengar pendapat sempat kembali memanas, ketika ditanya Ketua Komisi IV dan Ketua KTNA Purwakarta, perwakilan dari Bank Mandiri Purwakarta tidak mampu memberikan penjelasan dan tampak kurang memahami permasalahan yang sedang terjadi. Di pertengahan rapat akhirnya terungkap, ternyata pihak yang mencetak kartu tani adalah Bank Mandiri Cabang Karawang.
Sebagaimana diketahui, kartu tani telah digulirkan pemerintah sejak tahun 2017, diharapkan membawa dampak positif. Tidak saja bagi para petani, tetapi juga bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya. Dengan kartu tani ini, para petani dapat menggunakan untuk membeli pupuk bersubsidi, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi menjadi tepat sasaran.
Ironisnya, kartu tani ini justru dipersoalkan para petani, karena dianggap sebagai penghambat mereka bercocok tanam. Terlebih sudah empat bulan ini terjadi kelangkaan pupuk di Purwakarta.
“Gara-gara kelambatan penerbitan kartu tani, membuat para petani menjerit. Jadi, keharusan memiliki kartu tani sebaiknya dihapuskan,” ujar Ketua KTNA Purwakarta H. Ujang Alim Adisaputra, S.Hut, dengan nada kesal.
Sebagaimana diketahui, kartu tani telah digulirkan pemerintah sejak tahun 2017, diharapkan membawa dampak positif. Tidak saja bagi para petani, tetapi juga bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya. Dengan kartu tani ini, para petani dapat menggunakan untuk membeli pupuk bersubsidi, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi menjadi tepat sasaran.
Ironisnya, kartu tani ini justru dipersoalkan para petani, karena dianggap sebagai penghambat mereka bercocok tanam. Terlebih sudah empat bulan ini terjadi kelangkaan pupuk di Purwakarta.
“Gara-gara kelambatan penerbitan kartu tani, membuat para petani menjerit. Jadi, keharusan memiliki kartu tani sebaiknya dihapuskan,” ujar Ketua KTNA Purwakarta H. Ujang Alim Adisaputra, S.Hut, dengan nada kesal.
”Kami minta bantuan dewan (DPRD Purwakarta), untuk mencarikan solusi. Agar petani bisa membeli pupuk bersubsidi,” lanjutnya.
Ditemui usai audiensi, Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Said Ali Azmi, menerangkan, di setiap daerah, bank yang ditunjuk sebagai penyedia (pencetak) kartu tani berbeda-beda. Hanya saja, di Purwakarta, bank yang ditunjuk pemerintah adalah Bank Mandiri.
“Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat kami mendesak, Bank Mandiri harus segera menyelesaikan penerbitan kartu tani ini. Pasalnya, para petani kita sudah menjerit, karena tak bisa membeli pupuk bersubsidi tanpa memiliki kartu tersebut. Terlebih, sudah empat bulan ini juga terjadi kelangkaan pupuk,” tegas Jimi, panggilan akrab Ketua Komisi IV.
Ditemui usai audiensi, Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Said Ali Azmi, menerangkan, di setiap daerah, bank yang ditunjuk sebagai penyedia (pencetak) kartu tani berbeda-beda. Hanya saja, di Purwakarta, bank yang ditunjuk pemerintah adalah Bank Mandiri.
“Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat kami mendesak, Bank Mandiri harus segera menyelesaikan penerbitan kartu tani ini. Pasalnya, para petani kita sudah menjerit, karena tak bisa membeli pupuk bersubsidi tanpa memiliki kartu tersebut. Terlebih, sudah empat bulan ini juga terjadi kelangkaan pupuk,” tegas Jimi, panggilan akrab Ketua Komisi IV.
Rapat dengar pendapat tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hj. Neng Supartini, S.Ag, diikuti Ketua Komisi IV Said Ali Azmi (Fraksi Gerindra) dan anggotanya Zaenal Arifin (Fraksi PKB), Sekretaris DPRD Drs. H Suhandi, M.Si, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian H. Agus Suherlan, MM., dan jajaran, perwakilan Bank Mandiri Cabang Purwakarta, perwakilan Pupuk Kujang, serta diikuti Ketua KTNA Purwakarta H.Ujang Alim SA, S.Hut dan segenap pengurus KTNA se-Kabupaten Purwakarta.
Hanya tersedia NPK di Kios
 |
| Pengurus KTNA Kecamatan Pasawahan, Kiarapedes dan Pondoksalam |
Lebih lanjut, Enjang mengharapkan agar ketersediaan pupuk bersubsidi bisa dilengkapi. Karena didapati di salah satu kios pupuk bersubsidi di Kiarapedes hanya menyediakan NPK (Phonska).
"Mohon dilengkapi, karena di Kiarapedes tidak hanya petani padi. Kami banyak petani teh rakyat, yang sangat perlu urea. Sementara saat petani kami belanja, yang bersubsidi hanya ada NPK," ujar Enjang.
Dari pihak PT. Pupuk Kujang, Riki menanggapi, jika saat ini kuota pupuk tersedia, termasuk urea. Hanya saja saat ini baru tahap SK, kemudian tergantung apakah nanti pihak kios segera menebusnya atau tidak.
"Tambahan kuota termasuk urea sudah ada, sekarang sudah ada SK," ujar Riki.
"Faktanya pupuk ada, tapi domain kami hanya menyediakan pupuk (bersubsidi) berdasarkan angka kebutuhan (RDKK). Kemudian bahwa produsen pupuk (bersubsidi) ada dua (Pupuk Kujang dan Petrokimia)," terang Riki menjelaskan.
Pada kesempatan itu, Neng Supartini mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dan membanggakan para petani, terlebih dirinya lahir dari keluarga petani. Lebih dari itu, lanjut anggota Fraksi PKB ini, Bank Mandiri harus memiliki solusi cerdas untuk mengatasi persoalan ini.
“Bagaimanapun, para petani harus mendapat perhatian di negara kita, karena petani menjadi modal dasar kemerdekaan Indonesia,” tegasnya, seraya menyayangkan, bila kejadian ini tak segera mendapat penyelesaian, akan menghalangi generasi muda terjun ke dunia pertanian.
Masalah-masalah Kartu Tani
Menanggapi pernyataan Sekretaris KTNA, Ade Sunarya, Kepala Dinas Pertanian, H. Agus Rachlan Suherlan, MM., menyatakan bahwa dengan Kartu Tani, Pemerintah memberikan subsidi tepat sasaran langsung ke petani. Oleh karena itu diharapkan tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat tidak tepat sasaran. Sedangkan sebelum ada Kartu Tani, subsidi disalurkan melalui produsen pupuk.
"Melalui Kartu Tani, ingin membeeikan sunsidi langsung kepadabpetani. (tanggal) 1 Seotember harus mulai diberlakukan," ungkap Agus Rachlan.
"Penambahan kuota pupuk bersubsidi ada di tingkat provinsi. SK-nya sudah enam kali perbaikan," lanjut Agus Rachlan.
Agus Rachlan juga mengungkap beberapa masalah mengenai Kartu Tani yang ditemukan di Purwakarta, diantaranya sebagai berikut:
- Kartu Tani mulai distribusi sejak tahun 2017, sehingga dan baru berlaku September 2020. Sehingga ada Kartu Tani yang hilang atau PIN Kartu Taninya sudah lupa.
- Tidak semua kios pupuk bersubsidi berlokasi di daerah yang signal-nya bagus.
- SK penambahan kuota pupuk bersubsidi sudah direvisi sebanyak 6 kali, penambahan kuota ini adalah kewenangan di tingkat Provinsi.
Neng Supartini akhirnya menutup rapat, tanpa hasil yang memuaskan para petani. Ia akan mengundang Bank Mandiri Cabang Karawang, yang ternyata sebagai pembuat kartu tani tersebut. Kemudian produsen pupuk bersubsidi, Petrokimia Gresik yang dalam rapat hari kemarin tidak dihadirkan. (Bdr).
